Saat Reses Komisi II akan Kunjungi Sulawesi Selatan

26-10-2011 / KOMISI II

Pada reses masa persidangan I tahun sidang 2011-2012 ini, Komisi II DPR RI yang membidangi pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah, aparatur negara dan reformasi birokrasi, kepemiluan dan pertanahan dan reformasi agraria, pada tanggal 31 Oktober - 2 November 2011 akan melakukan Kunjungan Kerja ke provinsi Sulawesi Selatan.

Kunjungan kerja ini akan dipimpin oleh wakil ketua komisi II, Drs. H. Taufiq effendi (F-PD) yang beranggotakan Paula Sinjal dan Mayjen TNI (Purn.) Ignatius Mulyono (F-PD), Murad. U. Nasir, Mariani Akib Baramuli dan Taufiq Hidayat (F-PG), Arif Wibowo dan Budiman Sujatmiko (F-PDIP), KH. Aus Hidayat Nur (F-PKS), Fauzan Sya’ie (F-PAN), Aw Thalib (F-PPP), Hj. Mestariany Habie (F-Gerindra) dan Akbar Faizal (F-Hanura).

Kunjungan diagendakan, akan melakukan pertemuan dengan Gubernur provinsi Sulawesi Selatan, untuk mendapatkan gambaran umum mengenai provinsi Sulawesi Selatan, dan pelaksanaan penyelenggaran pemerintahan daerah.

Selanjutnya tim direncanakan akan melakukan dialog dan pertemuan dengan kanwil Badan Pertahan Nasional (BPN) provinsi dan Kakan BPN kabupaten/kota untuk membahas mengenai program Larasita dan Prona serta penyelesaian kasus pertanahan, yang kemudian akan dilanjutkan dengan melakukan peninjauan lapangan untuk melihat secara langsung terkait pelaksanaan program E-KTP di kota Makassar dan di Kecamatan Mandai Kabupaten Maros.

Tim Kunker juga akan melakukan pertemuan dan berdialog dengan KPU Provinsi, Kabupaten/Kota, untuk membahas mengenai pelaksanaan dan evaluasi Pilkada. (Yudi-TvP)

BERITA TERKAIT
Legislator Ingatkan Pemda Tak Gunakan Kenaikan Pajak untuk Dongkrak PAD
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menegaskan komitmennya dalam mengawasi kebijakan pemerintah daerah (pemda) yang berdampak...
Pemberhentian Kepala Daerah Ada Mekanisme yang Sudah Diatur Undang-Undang
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong menjelaskan bahwa untuk memberhentikan Kepala daerah sama dengan pengangkatannya,...
Situasi Pati Telah Kondusif, Saatnya Energi Pemda Fokus untuk Pembangunan
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Polemik yang terjadi di Pati mulai mereda, khususnya usai pembatalan kenaikan PBB dan permohonan maaf dari Bupati...
Belajar dari Kasus di Pati, Jangan Ada Jarak Kepala Daerah dan Rakyatnya
14-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menilai kasus yang terjadi di Pati, Jawa Tengah antara kepala...